Rencana Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Tantangan dan Harapan Seiring dengan tahun baru 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan rencana kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen. Peningkatan ini diharapkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru direncanakan. Namun, kendala muncul terkait pengesahan Peraturan Pemerintah baru yang menjadi dasar pelaksanaan undang-undang APBN. Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS membutuhkan pengesahan peraturan baru yang hingga saat ini belum terwujud. Ancaman terkait kenaikan gaji juga mencuat. Jika hingga akhir Desember 2023 peraturan baru tidak dirilis, maka pensiunan PNS akan tetap menerima gaji sesuai dengan periode sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang berharap mendapatkan kenaikan tersebut. Besaran Gaji Pensiunan PNS per Golongan Besaran gaji pensiunan PNS per golongan menjadi poin penting dalam kebijakan ini...
wr..wb Assalamualaikum
Selamat malam dan salam bahagia untuk teman saya Berita PNS
By kemungkinan bahwa kita akan berbagi informasi tentang pencairan dana sertifikasi guru madrasah non-perkotaan dijadwalkan Mei 2016. Simak cair news ...
Direktur madrasah, Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Islam Departemen Agama (Depag), Nurkholis Setiawan, memastikan akan merilis dana sertifikasi guru madrasah non -PNS Mei 2016.
"ini adalah guru madrasah non PNS yang sudah memegang surat keputusan (SK) Impassing (Peringkat persamaan) dan bersertifikat, "katanya dalam Rapat Koordinasi Key SD / MI di organ wilayah Jawa Maarif NU Timur Juanda, Sidoarjo, Sabtu.
Di depan 2.000 guru di swasta lingkungan madrasah LP Maarif NU di Jawa Timur, mengatakan bahwa sertifikasi kas Rp 1,2 triliun untuk pegawai non-PNS 81.000 madrasah guru.
Menurutnya, ada guru 141.000-madrasah pegawai non sipil mengajukan SK Impassing ke Depag RI, tetapi hanya dipilih guru 81.000-an, karena sebagian besar tidak bersertifikat dan yang paling tidak memiliki S-1.
"Aturan dulu, SK Impassing diberikan kepada semua guru non-pemerintah dan jika tidak ikuti sertifikasi, tapi sekarang harus disertifikasi sebelum dan minimal S1 "katamya.
menjelaskan bahwa sertifikasi mengucurkan dana untuk sertifikasi pada 2015. "Hal ini masih menghitung. Tentang 1-2 bulan adalah sudah Akibatnya, putaran mungkin basah. Kami tidak ingin salah perhitungan, karena saya bisa masuk penjara, "katanya.
dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh profesor mantan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, mengaku sertifikasi di bawah Mora adalah stagnasi dan utang kepada para guru terus menumpuk sejak 2010.
"itu adalah tantangan Depag, karena alokasi anggaran Kementerian sebenarnya sangat minim," katanya pada acara juga dihadiri oleh kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur sebagai Saiful Rahman dan Presiden profesor LP Ma'arif Abd Haris Jawa Timur.
Hingga saat ini, anggaran tidak sepenuhnya sebanding Kemenag. Contoh anggaran masih menggunakan paradigma lama dengan asumsi tren di sejumlah madrasah tidak seperti saat ini.
"Bahkan, selama lima tahun terakhir, tren jumlah madrasah yang sangat baik. Ketika direktur ditunjuk Madrasah tahun 2013, jumlah madrasah masih 72.000 unit, tapi sekarang 76000-800.000 akhir guru. Jadi, hanya dalam waktu dua tahun telah berkembang menjadi 4.000 madrasah, "katanya.
di samping itu, 84 persen dari 76.000-madrasah milik publik atau swasta tidak dibayar negara, sambil membantu negara dalam pendidikan anak bangsa, jadi kita harus menjadi penilaian pemerintah.
"dengan meningkatnya jumlah Islam sekolah agama, tentu saja, juga meningkatkan jumlah siswa dan guru. Sementara anggaran masih menggunakan paradigma lama, "kata seorang Pipe berjudul 'menyambut Harlah 90 NU dan NU Songsong abad itu.
masalah lain, desentralisasi atau otonomi daerah untuk posisi sekolah (SD) adalah unit kerja yang dibangun (SKPD), dan madrasah (MI) harus melalui anggaran negara (APBN) dari pusat .
"untuk dapat memecahkan masalah, bagaimana ya memilih salah satu dari dua hal, yaitu menambahkan anggaran negara untuk madrasah atau Dana Alokasi Khusus (DAK) diserap daerah tidak boleh dikunci dan harus dipertahankan untuk madrasah. karena ini madrasah maaf, "katanya.
Terlepas dari mencoba untuk terus memecahkan masalah sertifikasi dana untuk guru non-PNS, yang Urusan Agama, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga akan menyediakan fasilitas bagi para guru madrasah yang belum mempelajari S-1.
"Kami akan memberikan bantuan untuk biaya sekolah untuk meringankan beban guru. Jumlah tersebut tidak banyak yang benar-benar sekitar 8.000 guru tanpa S-1. ini adalah koridor kami terus menjadi S-1 ", katanya.
Dalam rapat koordinasi Gubernur Wakil Presiden Jawa Timur Saifullah Yusuf, mengatakan realitas adanya berbagai pemahaman agama menyimpang dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa pendidikan harus dilihat lebih dan lebih dalam kurikulum dan anggaran.
"Gafatar yang menjadi fenomena abadi tidak ada bukti membodohi masyarakat, karena penyimpangan penggemar umumnya korban, sehingga harus dicari oleh para aktor, bidang dakwah membutuhkan perhatian dengan pendidikan yang baik, "katanya.
demikian pula, mantan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh Prof menunggu pemilik untuk memperbaiki sekolah-sekolah di bawah bantuannya. "Bagaimana mengelola dengan sepenuh hati, banyak komunikasi dengan guru, bersama dengan pihak lain, dan mahasiswa desain literasi," katanya .
Demikian pula, informasi ini mungkin berguna untuk teman-teman guru , semakin besar pecairan sertifikasi guru yang tertunda 2016
Sumber: fajarnews.com
Comments
Post a Comment