Rencana Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Tantangan dan Harapan Seiring dengan tahun baru 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan rencana kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen. Peningkatan ini diharapkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru direncanakan. Namun, kendala muncul terkait pengesahan Peraturan Pemerintah baru yang menjadi dasar pelaksanaan undang-undang APBN. Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS membutuhkan pengesahan peraturan baru yang hingga saat ini belum terwujud. Ancaman terkait kenaikan gaji juga mencuat. Jika hingga akhir Desember 2023 peraturan baru tidak dirilis, maka pensiunan PNS akan tetap menerima gaji sesuai dengan periode sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang berharap mendapatkan kenaikan tersebut. Besaran Gaji Pensiunan PNS per Golongan Besaran gaji pensiunan PNS per golongan menjadi poin penting dalam kebijakan ini...

Jakarta- Sobat PNS yang belum menyelesaikan daftar ulang PNS (PUPNS) jangan bersedih dulu karena berita pemblokiran layanan BKN terhadap PNS yang belum menyelesaikan e-PUPNS. Berita gembira karena anda bisa menyelesaikan proses regsitrasi PUPN walaupun batas pendaftaran sudah ditutup. "DISPENSASI" akan diberikan oleh BKN jika PNS berkoordinasi dengan BKD setempat untuk meminta kebijakan dari BKN untuk diberikan Dispensasi ini.
Masa pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik (e-PUPNS) sudah ditutup oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 31 Januari 2016. Namun, masih ada sejumlah PNS yang belum melakukan kewajibannya tersebut.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Simalungun meminta PNS yang belum mendaftar e-PUPNS, supaya mendaftarkan langsung ke BKD Simalungun.
“Buruan daftar, karena lebih cepat daftar maka semakin cepat datanya diverifikasi validasi,” kata Sekertaris BKD Hamson Sitanggang, seperti diberitakan Metro Siantar (Jawa Pos Group).
Menurut Hamson Sitanggang, ada sebagian PNS yang keliru atau sengaja mengulur waktu pendaftaran karena telah memasuki masa pensiun. Padahal, bilamana tidak mendaftar, nantinya akan mempersulit PNS yang memasuki masa pensiun itu sendiri.
Atas keterlambatan PNS Pemkab Simalungun mendaftar e-PUPNS, Pemkab Simalungun telah menemui Badan Kepegawaian Negara (BKN), melakukan verifikasi data PNS yang masuk daftar hitam (Black klist). Hasilnya, BKN memberikan dispensasi waktu untuk pendaftaran bagi PNS Pemkab Simalungun yang belum mendaftar e-PUPNS.
“Silahkan mendaftarkan ke BKD Simalungun, agar PNS yang masuk dalam daftar hitam (Black Clist) dapat diperbaiki,” ujar Hamson Sitanggang.
PNS Pemkab Simalungun yang masuk daftar hitam yang paling banyak adalah tenaga pengajar yang telah memasuki masa pensiun. PNS diimbau tidak menganggap remeh terhadap program e-PUPNS yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Yang tidak terdaftar akan rugi sendiri. Mau urus kenaikan pangkat, gaji serta hak-hak lainnya akan terhambat. Bahkan status PNS-nya bisa dipertanyakan nantinya,” tuturnya.
Sumber:jpnn.com
Demikian informasi mengenai pemberian dispensasi kepada PNS yang belum menyelesaikan PUPNS.
Comments
Post a Comment