Rencana Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Tantangan dan Harapan Seiring dengan tahun baru 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan rencana kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen. Peningkatan ini diharapkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru direncanakan. Namun, kendala muncul terkait pengesahan Peraturan Pemerintah baru yang menjadi dasar pelaksanaan undang-undang APBN. Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS membutuhkan pengesahan peraturan baru yang hingga saat ini belum terwujud. Ancaman terkait kenaikan gaji juga mencuat. Jika hingga akhir Desember 2023 peraturan baru tidak dirilis, maka pensiunan PNS akan tetap menerima gaji sesuai dengan periode sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang berharap mendapatkan kenaikan tersebut. Besaran Gaji Pensiunan PNS per Golongan Besaran gaji pensiunan PNS per golongan menjadi poin penting dalam kebijakan ini...
Berita PNS- Pada postingan sebelumnya telah kami sampaikan bahwa dari 8 kementerian dan Lembaga negara yang akan terjadi pengalihan PNSnya salah satunya adalah Bidang pendidikan Menengah dibawah naungan Kemendibud.
Dalam psotingan klai ini kami akan menjelaskan kenapa alasan pemindahan wewenang penanganan SMA/SMK dari Pemda Kabupaten/Kota ke Provinsi. Alasannya adalah lebih fokus dalam penanganannya.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad mengungkapkan, pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi bukan sesuatu luar biasa. Kewenangan aset yang sebelumnya dipegang pemerintah kabupaten/kota tetap milik negara.
“Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan masih akan tetap menjadi pihak yang bertanggungjawab atas aset tersebut,” kata Hamid dalam Konferensi Pers Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) 2016 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemendikbud, Sawangan, Depok, Senin (22/2). Hal yang berbeda hanya pencatatan yang akan dilimpahkan ke pemerintah provinsi.
Hamid juga mengatakan kaitan pengalihan dengan politisasi para calon kepala daerah saat Pemilukada. Dia mengatakan, tidak ada unsur jamin-menjamin agar pengalihan kewenangan ini bisa benar-benar bebas dari unsur politisasi. Hal ini karena dinamika politik di Indonesia terutama di daerah masih luar biasa.
Hal terpenting, kata Hamid, pelimpahan kewenangannya saja terlebih dahulu yang diprioritaskan. Jika ada persoalan, lanjut dia, maka ini harus segera dihadapi dengan sebaik mungkin.
“Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan masih akan tetap menjadi pihak yang bertanggungjawab atas aset tersebut,” kata Hamid dalam Konferensi Pers Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) 2016 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemendikbud, Sawangan, Depok, Senin (22/2). Hal yang berbeda hanya pencatatan yang akan dilimpahkan ke pemerintah provinsi.
Hamid juga mengatakan kaitan pengalihan dengan politisasi para calon kepala daerah saat Pemilukada. Dia mengatakan, tidak ada unsur jamin-menjamin agar pengalihan kewenangan ini bisa benar-benar bebas dari unsur politisasi. Hal ini karena dinamika politik di Indonesia terutama di daerah masih luar biasa.
Hal terpenting, kata Hamid, pelimpahan kewenangannya saja terlebih dahulu yang diprioritaskan. Jika ada persoalan, lanjut dia, maka ini harus segera dihadapi dengan sebaik mungkin.
Menurut Hamid, pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Pemkab/pemkab diharapkan bisa mengurusi ini secara optimal dan maksimal.
Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu, pemprov juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni Wajib Belajar (wajar) 12 Tahun.
Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mulai menerapkan pengalihan urusan pemerintahan SMA/sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi. Upaya yang direncanakan mulai dilaksanakan 2017 ini berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat terima kasih atas kunjungannya.
sumber: republika.co.id
Comments
Post a Comment