Rencana Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Tantangan dan Harapan Seiring dengan tahun baru 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan rencana kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen. Peningkatan ini diharapkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru direncanakan. Namun, kendala muncul terkait pengesahan Peraturan Pemerintah baru yang menjadi dasar pelaksanaan undang-undang APBN. Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS membutuhkan pengesahan peraturan baru yang hingga saat ini belum terwujud. Ancaman terkait kenaikan gaji juga mencuat. Jika hingga akhir Desember 2023 peraturan baru tidak dirilis, maka pensiunan PNS akan tetap menerima gaji sesuai dengan periode sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang berharap mendapatkan kenaikan tersebut. Besaran Gaji Pensiunan PNS per Golongan Besaran gaji pensiunan PNS per golongan menjadi poin penting dalam kebijakan ini...

Berita PNS-Assalamualaikum wr..wb
Salam sejahtera buat sobat berita PNS Update dimanapun berada.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, para kepala daerah diperkenankan membuat kebijakan terkait penggunaan seragam dinas PNS di lingkungan masing-masing, asalkan tak melampaui koridor yang diatur di Permendagri Nomor 6 Tahun 2016,tentang Seragam Dinas PNS di lingkungan Kemendagri dan Pemda.
“Asalkan seragam dinas PNS yang krem itu pakai di hari Senin dan Selasa. Lalu penggunaan batik atau pakaian adat daerah saya kasih waktu 2-3 hari, terserah mau di hari apa, kebijakan kepala daerah masing-masing,” kata Tjahjo, Senin (15/2).
Menurut Tjahjo, dalam Permendagri memang mengimbau soal penyeragaman dan waktu penggunaan baju seragam. Misalnya untuk Senin-Selasa, disebut penggunaan baju dinas krem. Kemudian Rabu kemeja putih dan Kamis-Jumat batik atau pakaian adat lain.
Namun terkait jadwal, menurutnya, tak harus kaku. Kemendagri mengaturnya fleksibel, bila ada daerah yang menghendaki penggunaan baju batik atau pakaian adat tertentu di hari lain. Karena pada intinya, Kemendagri menginginkan daerah bisa mengembangkan budaya lokal serta membantu perekonomian usaha kecil menengah.
“Pakaian adat atau batik itu yang tadinya satu hari, sekarang kami terapkan dua hari. Untuk harinya, silakan (ditentukan,red) masing-masing daerah. Tentunya harus beli di pengrajin batik untuk membantu pengembangan usaha mereka di sana,” ujar Tjahjo.
Demikian informasi ini semoga ada manfaatnya. terima kasih telah berkunjung ke website Berita PNS
Sumber lansiran: jpnn.com
Comments
Post a Comment