Rencana Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Tantangan dan Harapan Seiring dengan tahun baru 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan rencana kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen. Peningkatan ini diharapkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru direncanakan. Namun, kendala muncul terkait pengesahan Peraturan Pemerintah baru yang menjadi dasar pelaksanaan undang-undang APBN. Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS membutuhkan pengesahan peraturan baru yang hingga saat ini belum terwujud. Ancaman terkait kenaikan gaji juga mencuat. Jika hingga akhir Desember 2023 peraturan baru tidak dirilis, maka pensiunan PNS akan tetap menerima gaji sesuai dengan periode sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang berharap mendapatkan kenaikan tersebut. Besaran Gaji Pensiunan PNS per Golongan Besaran gaji pensiunan PNS per golongan menjadi poin penting dalam kebijakan ini...
Assalamualaikum wr..wb
Salam sejahtera buat kita semua.
Informasi penting buat sobat Pekerja/Karyawan, PNS dan seluruh masasyarakat berpenghasilan rendah ada kabar gembira buat anda karena informasi ini terkait UU tapera yang sudah disahkan maka rakyat Indonesia dengan penghasilan dapat memperoleh kredit rumah. Bagi PNS dan ASN Tapera ini merupakan tabungan untuk hari tua.
ADA TAPERA GAJI KARYAWAN DAN PNS DIPOTONG 2,5%.
Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) mewajibkan 180,3 juta pekerja swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi peserta. Sementara iuran 3 persen yang akan dibayarkan perusahaan dan pekerja, Badan Pengelola Tapera mampu menghimpun dana Tapera hingga Rp 113 triliun per tahun.
Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan, Tapera merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat digunakan pemerintah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau.
"Tapera bukan hanya dikenakan kepada pekerja, tapi juga dipungut ke pemberi kerja, misalnya PNS oleh pemerintah, TNI, Polri, anggota DPR/DPRD oleh negar, pekerja oleh perusahaannya," ujarnya dalam Forum Group Discussion UU Tapera di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (24/2/2016).
Dengan adanya UU Tapera, lanjut Ignesjz, semua anggota masyarakat yang sudah bekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera dengan membayar iuran atau tabungan setiap bulan.
Besarannya 3 persen, dengan usulan terdiri dari 2,5 persen disetorkan pekerja dan 0,5 persen disubsidi perusahaan.
Dana peserta akan dikelola Badan Pengelola Tapera untuk mewujudkan program bagi golongan MBR. Dengan cara ini, seluruh rakyat Indonesia dapat mempunyai rumah layak huni dari yang selama ini tidak menikmati akses Kredit Perumahan Rakyat (KPR).
"Potensi nilai dana Tapera sangat besar, sehingga perlu diamanatkan aspek tata kelola perusahaan pengelolaan dana Tapera termasuk sanksi perdata maupun pidana agar dapat dikelola bertindak secara profesional, transparan dan akuntabel," jelas Ignesjz.
Berikut asumsi dan simulasi perhitungan Tapera untuk pekerja berdasarkan perhitungan DPP REI:
Jumlah penduduk yang bekerja 180,3 juta jiwa
Pendapatan per kapita : Rp 41,8 juta jiwa per tahun
Asumsi pendapatan tetap atau non tetap : 30 persen / 70 persen
Asumsi jumlah yang menabung : 50 persen x 180,3 juta yakni sebanyak 90,15 juta jiwa
"Jumlah Tapera setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp 113,048 triliun. Perhitungan ini berdasarkan perhitungan 90,15 jutaa jiwa dikalikan Rp 41,8 juta lalu dikali lagi dengan 3 persen. Jadi Rp 113 triliun," terang Ignesjz.
Dari besaran dana Tapera tersebut;
- Sebesar 2,5 persen berasal dari pekerja senilai Rp 94,21 triliun
- Sebesar 0,5 persen berasal dari pemberi kerja senilai Rp 18,84 triliun
Jika diasumsikan pendapatan tetap 30 persen, maka Tapera yang berasal dari pekerja sebesar Rp 33,91 triliun. Perhitungan ini berasal dari 30 persen dikalikan Rp 113,05 triliun.
Demikian informasi penting ini semoga ada manfaatnya.
Sumber lansiran: liputan6.com
Comments
Post a Comment