Rencana Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Tantangan dan Harapan Seiring dengan tahun baru 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan rencana kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen. Peningkatan ini diharapkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru direncanakan. Namun, kendala muncul terkait pengesahan Peraturan Pemerintah baru yang menjadi dasar pelaksanaan undang-undang APBN. Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS membutuhkan pengesahan peraturan baru yang hingga saat ini belum terwujud. Ancaman terkait kenaikan gaji juga mencuat. Jika hingga akhir Desember 2023 peraturan baru tidak dirilis, maka pensiunan PNS akan tetap menerima gaji sesuai dengan periode sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang berharap mendapatkan kenaikan tersebut. Besaran Gaji Pensiunan PNS per Golongan Besaran gaji pensiunan PNS per golongan menjadi poin penting dalam kebijakan ini...
Berita PNS--Pengalihan kepengurusan SMA dari Kabupaten/Kota ke Provinsi menjadi polemik di berbagai daerah di tanah air, pasalnya Guru Honorer menjadi korban karena Pemerintah Provinsi masih menggantungkan nasip Mereka. Berikut bukti nyata Guru Honorer SMA yang menjadi korban Pengalihan kepengurusan SMA ke Provinsi
 |
| ilustrasi |
Nasib tenaga guru honorer tingkat SMA/sederajat di masing-masing kabupaten kota di Maluku Utara (Malut) bakal tak tahu rimbanya. Pasalnya, pada Oktober nanti SMA/sederajat akan diambil alih Pemprov Malut, termasuk tenaga guru yang berstatus PNS. Sementara yang berstatus honorer belum diputuskan.
Terkait itu, Gubernur Malut Abd Ghani Kasuba masih melakukan koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendikbud.
“Sementara masih koordinasi. Sebab kalau seluruhnya menjadi tanggungjawab Provinsi, anggarannya tidak akan cukup," kata Gubernur kepada Malut Post di sela acara pencanangan gerakan bersih pantai dan pelepasan anak penyu, di pantai Tobololo, Kota Ternate, Kamis (22/9).
Orang nomor satu di Pemprov Malut itu mengaku Dinas Pendidikan masih berkonsultasi dengan Kemendagri dan Kemendikbud. Sebab, di satu sisi kebijakan penyerahan hanya dikhususkan tenaga PNS.
"Solusinya masih dibicarakan, tapi akan diupayakan agar mereka tetap diakomudir," katanya tanpa menjelaskan secara gambalang solusi yang akan dilakukan nanti.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Malut Amin Drakel, meminta agar gubernur selain berkonsultasi dengan pihak pemerintah pusat, juga membangun kesepakatan dengan pemerintah kabupaten kota.
“Agar beban tenaga honorer tidak sepenuhnya ditanggung Pemprov,” ujarnya.
Sebab kata dia, kebijakan pengangkatan tenaga honorer ini diputuskan melalui peraturan daerah (perda) di masing-masing kabupaten kota.
"Buatlah kesepakatan agar tanggung jawab honorer tetap dibayarkan kabupaten kota dengan dasar Perda. Sehingga tenaga honor ini juga tetap terpakai,” sarannya dilansir Malut Post (JPNN Group).
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Imran Jakub saat dihubungi untuk dimintai konfirmasi terkait berapa jumlah tenaga honorer guru, belum berhasil. Bahkan, empat nomor ponselnya di luar jangkauan.
Sumber: jpnn.com
Demikian informasi yang kami sampaikan semoga ada manfaatnya Terima kasih sudah berkunjung ke Website kami Berita PNS
Comments
Post a Comment