Rencana Kenaikan Gaji Pensiunan PNS: Tantangan dan Harapan Seiring dengan tahun baru 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan rencana kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen. Peningkatan ini diharapkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru direncanakan. Namun, kendala muncul terkait pengesahan Peraturan Pemerintah baru yang menjadi dasar pelaksanaan undang-undang APBN. Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menjelaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS membutuhkan pengesahan peraturan baru yang hingga saat ini belum terwujud. Ancaman terkait kenaikan gaji juga mencuat. Jika hingga akhir Desember 2023 peraturan baru tidak dirilis, maka pensiunan PNS akan tetap menerima gaji sesuai dengan periode sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang berharap mendapatkan kenaikan tersebut. Besaran Gaji Pensiunan PNS per Golongan Besaran gaji pensiunan PNS per golongan menjadi poin penting dalam kebijakan ini...
Berita PNS--- Kasus penganiayaan oleh Siswa dan orang tuanya terhadap guru dasrul masih belum tuntas karena kedua belah pihak belum resmi berdamai, info terbaru kami terima bahwa pihak Guru dasrul masih belum bersedia berdamai sehingga siswa penganiaya guru tersebut terancam penjara 7 tahun.
 |
| Guru dasrul Korban penganiayaan oleh siswanya |
AM (16), pelajar yang melakukan penganiayaan terhadap guru SMK Negeri 2 Makassar, Dasrul (52), diancam pidana selama tujuh tahun penjara.
Sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Makassar, setelah upaya mediasi tidak tuntas.
"Sidangnya sudah mulai digelar hari ini dengan agenda pembacaan dakwaan. Terdakwa itu diancam pidana penjara selama tujuh tahun," ujar jaksa penuntut umum (JPU) Rustiani Muin di Makassar, Rabu (15/9/2016).
Sebelum kasus ini disidangkan, pihak Kejaksaan Negeri Makassar mempertemukan terdakwa dengan korbannya untuk dilakukan mediasi sesuai dengan perintah undang-undang.
Korban Dasrul dalam pertemuan dengan terdakwa melalui jalur diversi selama sekitar sejam itu sempat memberikan kembali nasihat dan sepakat untuk menyerahkan terdakwa ke orang tuanya.
Namun sebelum proses akhir diversi dituntaskan, muncul desakan yang meminta korban untuk tidak memaafkan perbuatan siswanya itu yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan.
"Jadi diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sesuai Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak," kata JPU Kejari Makassar Rustiani Muin.
Setelah proses diversi tidak tuntas sesuai yang diharapkan dari pihak terdakwa, akhirnya Pengadilan Negeri Makassar melanjutkannya dalam persidangan.
Sidang yang digelar secara tertutup di ruang sidang anak ini terlihat dipadati pengunjung. Hanya saja, para pengujung tidak bisa menyaksikan secara langsung karena sidang tetutup untuk umum.
JPU Rustiani Muin menyatakan bila terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap gurunya sendiri, sehingga mengakibatkan korban menderita luka yang cukup parah.
Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan secara bersama-sama, sehingga terdakwa dikenakan pasal 170 ayat KUHP tentang pengeroyokan. Tersangka juga diganjar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 KUHP.
Penasihat hukum terdakwa, Abdul Gofur yang mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum menolak semua dakwaan yang ditujukan terhadap kliennya.
Dia mengaku akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis atas dakwaan yang telah dijeratkan kepada kliennya tersebut, apalagi kliennya masih di bawah umur.
"Kita menolak semua dakwaan jaksa, kita akan ajukan eksepsi pekan depan," ucap Abdul.
sumber; kompas.com
Demikian informasi yang kami sampaikan kepada sobat sekalian, mau dapatkan informasi terbaru dari kami melalui HP android anda segera install Aplikasi situs ini, berikut link download Applikasinya==> https://play.google.com/Berita PNS
Comments
Post a Comment