Draft Peraturan Pemerintah Rampung, Gaji Pokok PNS Bakal Naik

BERITA PNS -. PNS warga cemas menunggu validasi aliran udara dari gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil dan P3K, karena jika aliran udara ini selesai berpeluan makan peningkatan besar dalam gaji pegawai negeri sipil

upah Ilustrasi PNS

Deputi Sumber Daya Manusia reformasi, Departemen reformasi administrasi dan reformasi birokrasi Setiawan Wangsaatmaja mengatakan draf pemerintah negara bagian regulasi mekanisme Kebijakan penyederhanaan Act derivatif menghitung komponen upah pejabat publik. "Kemudian komponen pendapatan hanya tiga jenis gaji pokok, tunjangan dan manfaat daerah kinerja presisi. Jadi menghormati-harga harus dihapus, karena cocok menjadi tiga komponen," katanya di Bandung, Rabu, 26 Oktober, 2016 semua

Setiawan mengatakan bahwa jumlah pilihan yang tersedia untuk komponen gaji pegawai negeri saat ini, sebagai tunjangan anak, tunjangan beras dan tunjangan keluarga untuk rancangan IIA baru dimasukkan sebagai gaji pokok. "Manfaat dari put kecil bersama-sama berarti kenaikan gaji," katanya.

Sementara menghitung manfaat kinerja dihitung berdasarkan kesepakatan target kinerja yang karyawan dilakukan dengan atasan masing-masing mereka. Setiawan mengatakan, perjanjian kinerja dengan Menteri misalnya penyelesaian undang-undang kesekian dan peraturan pemerintah. "Prestasi yang ingin dicapai dalam kinerja. Jika saya bisa mencapai itu 100 persen dari kompensasi, "katanya.

Setiawan mengatakan, keuntungan adalah dasar untuk perhitungan bonus kinerja tahun depan. "Idealnya evaluasi setiap tiga bulan atau bahkan satu bulan mencapai atau tidak, tetapi sulit untuk menghitung keuangannnya akuntansi keuangan mengapa datang setiap tahun," katanya.

maka daerah bonus akurasi komponen dihitung berdasarkan ketepatan suatu daerah. Setiawan mengatakna, keputusan mengacu pada Biro Pusat Statistik pada jumlah indikator termasuk daya beli. "Ada keputusan," katanya .

Setiawan mengatakan, penyederhanaan komponen, rancangan peraturan tentang upah dan kesejahteraan karyawan juga menghapus harga. "Honor tidak lebih. Kementerian dan lembaga yang kini mulai," katanya.

Menurut Setiawan, sistem penggajian, dengan demikian, laba akan tergantung pada kinerja PNS. Tentang jumlah manfaat tergantung pada kemampuan keuangan masing-masing daerah. "mungkin meningkat, ada dapat dijatuhkan. Kita melihat kepentingan nasional, "katanya.

Setiawan mengatakan lain PP sudah selesai draftya membahas regulasi pensiun dan anuitas PNS. "Kami akan mengubah sistem pensiun. Sekarang bahwa jaminan negara manfaat pensiun. Kemudian kita bergerak, yang akan menjamin bahwa kontribusi atau sumbangan pada awalnya. Dan orang tersebut dan sebagai negara membayar kontribusi," katanya.

Menurut Setiawan, idenya adalah pensiun serupa untuk karyawan swasta. Hanya rancangan peraturan tidak secara eksplisit menyatakan porsi kontribusi ditanggung oleh negara dan karyawan untuk dana pensiun. "departemen belum diputuskan, tetapi jelas bahwa orang yang bersangkutan dan negara akan harus membayar sebagai kontribusi," katanya.

Setiawan mengatakan, rancangan peraturan pensiun dan pensiun tubuh juga tidak disebutkan ditunjuk untuk mengelola dana. "di PP menyatakan Editor sebagai lembaga keuangan negara, "katanya.

Menurut Setiawan, tubuh manajemen janji harus didiskusikan dengan sejumlah kementerian. Tetapi tidak menentukan siapa yang diundang pelayanan rembukan untuk membahas. "Kami mendorong semua lembaga keuangan, apa pun, ia akan mengelola uang yang sangat besar. Jangan biarkan mereka bangkrut, tidak risiko pengelolaan ekonomi pensiun ini," katanya.

Setiawan mengatakan, hukum mengharuskan pembentukan ASN 19 peraturan pemerintah menerapkan aturan. "19 ini dimasukkan, misalnya PP ASN Manajemen 11 PP sehingga hanya 1 PP, akibatnya, begitu tebal bahwa artikel ASN Manajemen PP 364 bab "katanya.

Menurut Setiawan, semua akan bersatu dalam 7 PP adalah aturan pelaksana hukum ASN. "ini adalah manajemen PNS, pengelolaan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, gaji dan tunjangan, pensiun dan tunjangan, dan kecelakaan dan manfaat kematian, evaluasi kinerja dan disiplin, dan badan profesional lain ASN », katanya.

Setiawan mengatakan tujuh rancangan peraturan saat ini sebagian besar berada dalam proses pemberian menteri yang kompeten diparaf. "Ada satu inisial terakhir tinggal kepada Presiden bahwa manajemen PNS, yang lain di pemarafan menteri proses yang bertanggung jawab. Proyek ini telah selesai, tapi mungkin ada perubahan untuk masing-masing menteri yang ada file mungkin perlu diperbaiki lagi, "katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Abnur Asman mengatakan derivatif PP ASN Act bertujuan menetap bulan ini . "Insya Allah, bulan ini akan menyelesaikan PP untuk ASN. Semuanya jelas di tempat. Semoga dengan kehadiran PP dikelola oleh mandat hukum ASN telah selesai, seluruh ASN sudah memiliki pedoman untuk melakukan kerja dan pekerjaan utama, "katanya di Bandung, Rabu, 26 Oktober 2016.

Sumber: tempo.co

Tweet