Waaoow...Mendikbud Berikan Hak Istimewa Buat 29 Ribu Sekolah tak Perlu UN Mulai 2017

Berita PNS-- menghilangkan ujian nasional dilakukan secara bertahap, pertama akan diterapkan pada National bertarap sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang berada di atas standar nasional.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan sekolah tidak harus mengikuti ujian di nasional (unas) tahun 2017.

Tahun ini, jumlah tingkat SMP dan SMA sama yang unas datang berlari 97 952 unit.

Jika proyek memberikan 30 persen dari sekolah di kewajiban unas, maka akan ada sekitar 29.000 sekolah bebas tanpa unas.

kemarin sore (25/10), Muhadjir bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kala di kantornya di Jalan Merdeka Utara. Satu berbicara tentang unas modifikasi implementasi.

Dia mengungkapkan bahwa ada 30 persen dari sekolah yang di atas rata-rata nasional berdasarkan nilai integritas dan nilai akademis.

Berikut cDNA digunakan untuk sekolah-sekolah pemetaan nasional.

"Lah kalau begitu jika Anda perlu untuk bergabung lagi ujian nasional? Ayo dipetakan lagi? Itu tidak perlu," katanya Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengatakan di atas standar sekolah nasional harus dihormati.

Ia memastikan bahwa 30 persen sekolah tidak memiliki lagi ujian nasional.

"dengan cara ini kita bisa mengurangi biaya, dan membayar untuk perawatan kita bisa menggunakan, "katanya.

Muhadjir menyebut kebijakan tersebut masih akan dibahas dengan banyak pihak. Namun, keputusan akan segera berlaku.

tes Penghapusan di sekolah luar standar nasional, dianggap tidak memperlebar kesenjangan antara sekolah.

"Ya, sekarang sebenarnya bagaimana kesenjangan," tambahnya.

Selain itu, terungkap saat ini unas untuk pemetaan di tingkat sekolah nasional.

Dengan demikian, pemerintah bisa menyadari situasi sekolah dan memberikan langkah-langkah perbaikan Sesua diperlukan.

Sebagai contoh, di nilai matematika unas di sekolah buruk. Nah, itu harus dicari jika masalah kualitas guru.

"Atau IPA, misalnya, masih jelek, kualitas buruk laboratroiumnya, ya laboratoriumbnya harus menentukan," katanya.

Anggota Standar Nasional Pendidikan Organisasi (BSNP) Zainal Arifin menjelaskan Hasibuan ada keputusan resmi tentang teknis pelaksanaan unas.

BSNP sebuah unas tubuh organizer independen. Masalah yang berkaitan dengan '' membebaskan '' 30 persen dari sekolah kewajiban unas tahun depan, juga tidak ada pejabat keputusan.

'' secara internal kita sekarang bermasalah, '' jelasnya. Menurutnya, jika nanti memutuskan ada 30 persen dari sekolah, pemerintah harus mengubah nama unas di lain.

Karena rilis dari 30 persen sekolah yang pemeriksaan tahunan, tidak bisa disebut unas.

kemudian, profesor UI mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir telah dilaksanakan agresif perbaikan pelaksanaan unas.

Di antara penyelenggara adalah untuk memperluas koran sekolah berdasarkan ujian nasional (UNBK). Dia tidak ingin mencoba perbaikan menjadi sia-sia.

Pria yang akrab disapa Ucok mengatakan bahwa bahkan ketika ada 30 persen dari sekolah mencapai standar kelulusan nasional, sifat dari sekolah pada umumnya.

Tapi jika saling memandang anak-anaknya, belum tentu sepenuhnya standar kelulusan nasional tercapai.

Dengan demikian, evaluasi atau penilaian dari setiap anak tetap harus dilakukan.

P O 2 Surabaya Kasnoko menjelaskan bahwa hal itu tidak akan mengomentari 30 persen sekolah dibebaskan dari unas.

'' pendapat pribadi saya sebagai pemilik Akam saya memilih bahwa 70 persen dari implementasi sekolah unas, '' katanya.

percaya ada banyak alasan yang UNAS bahkan harus dijalankan. Di antaranya adalah unas bisa mendorong siswa dan guru untuk belajar.

Kekhawatiran bahwa roh akan melemah jika tidak unas. Terkait masih banyak masalah dalam unas melaksanakan, dapat terus meningkatkan bersama-sama.

Sumber: jpnn.com

Tweet